Pusdiklat SDM Kemenhut · Transcript · · Updated
11 Jenis dan Lingkungan Kebijakan Erna Irawati – Transcript
Video by Pusdiklat SDM Kemenhut · Watch the original on YouTube
Summary
AI-generated from the transcript. Verify details against the source video.
- Lingkungan kebijakan publik memiliki tiga elemen utama yaitu aktor kebijakan, lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi, dan kebijakan publik itu sendiri.
- Jenis kebijakan publik dibedakan menjadi substantif dan prosedural, distributif, regulatif, redistributif, konstituen, material dan simbolis, serta barang publik dan privat.
- Mengenali jenis dan lingkungan kebijakan sangat bermanfaat bagi analis kebijakan dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan konteks permasalahan publik.

Use this video with Pro
Reading, copying and transcript downloads are free. Create saved AI results for this video with a signed-in Pro account ($9/month).
Transcript
Search ignores accents. All transcript text stays visible.
[musik] [musik] [musik] [musik] Selamat datang di pelatihan khusus analis kebijakan.
Saya yakin kawan-kawan sudah mengikuti beberapa pelatihan dan bahkan sudah menulis modul. Kali ini ee kita akan membicarakan materi mengenai lingkungan dan jenis kebijakan publik. Kalau kawan-kawan kemarin membaca berbagai definisi kebijakan publik yang saya yakin ahli-ahli memiliki definisi yang berbeda,
kawan-kawan akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebuah kebijakan publik adalah reaksi dari sebuah masalah. Reaksi dari sebuah masalah ini kalau kita lakukan pendekatan dari teori sistem, kita akan melihat peran besar dari lingkungan kebijakan.
Lingkungan kebijakan ini memiliki tiga elemen. Elemen yang pertama adalah aktor kebijakan. Yang kedua adalah lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi dan berada analisis kebijakan itu sendiri.
Dan yang ketiga adalah kebijakan publik itu sendiri. Kalau kita ee bisa membayangkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari dalam dinamika lingkungan publik yang sangat berkembang muncul berbagai tuntutan baru dari masyarakat, permasalahan baru, sesuatu yang harus direspon oleh pemerintah. Tuntutan ini masuk di dalam sistem politik atau secara langsung di dalam proses
perumusan kebijakan, tapi sering sekali masuk di dalam ee dinamika politik. Di dalam lingkungan kita juga akan jumpai berbagai halangan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau reaksi terhadap permasalahan tadi.
Misalnya dari ada lingkungan ekonomi, sosial, politik, budaya, sumber daya alam atau sumber daya manusia yang mempengaruhi bagaimana proses kebijakan publik ini akan dipengaruhi. Sehingga kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat, tapi lingkungan yang ada di sekitarnya, bagaimana dia mempengaruhi dari ee kebijakan publik itu sendiri.
Kawan-kawan bisa melihat berbagai contoh dan nanti di dalam ee pembahasan di dalam modul akan dijumpai mengenai bagaimana kita mengenai mengenali ee lingkungan-lingkungan ini, pengaruh-pengaruh lingkungan ini di dalam proses pembuatan kebijakan.
Kemudian ketika tuntutan dari lingkungan sudah masuk di dalam proses perumusan kebijakan, ada satu lagi yang harus dipertimbangkan selain dari proses ini adalah jenis atau tipe kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau wujud kegiatan dari aktor-aktor kebijakan ini wujudnya
seperti apa. kita mengenal berbagai jenis kebijakan publik itu sendiri, gitu. Misalnya kalau kita lihat dari sisi ee substantif dan prosedural biasanya jenis kebijakan publik yang pertama kita bedakan apakah ini substantif atau prosedural. Kalau kita bicara substansif, kita bicara mengenai isi atau substansi dari kebijakan.
Misalnya kita bicara kalau kebutuhan pokok kita bicara substansinya adalah kebijakan pemerintah tentang beras miskin. Itu kita bicara mengenai ee substantif. Tapi ketika kita bicara mengenai prosedural adalah bagaimana prosedur atau mekanisme atau sistem dilakukan supaya yang substantif tadi bisa dilaksanakan. Misalnya bagaimana distribusi dari beras miskin atau raskin
ini kepada masyarakat. siapa yang boleh atau berhak untuk mendapatkan beras miskin dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Jadi biasanya kita bicara substantif dan prosedural.
Kemudian jenis atau tipe yang kedua ini biasanya kita sebut ada kebijakan yang termasuk kebijakan distributif, ada regulatif dan juga ada redistributif. Tapi saat ini berkembang satu lagi yang kemungkinan masih jarang kita kita dengar yaitu kebijakan yang sifatnya adalah konstituen gitu. Kalau kita bicara mengenai kebijakan yang sifatnya distributif, kita akan mengambil contoh
sebenarnya misalnya pendidikan gratis, kemudian jaminan kesehatan di mana pemerintah mengalokasikan anggarannya kepada masyarakat untuk bisa dinikmati oleh semua masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis maupun kesehatan kesehatan yang ee gratis juga. Kemudian kalau biasanya kalau kita bicara distributif ah yang satunya lagi adalah redistribusi.
Kita akan memfokuskan kepada redistribusi tadi. Apa contohnya? Contohnya adalah ee biasanya yang paling tepat menggambarkan adalah pajak progresif. Pemerintah ketika menerapkan kebijakan pajak progresif kepada orang yang memiliki sumber daya lebih akan dimintai membayar pajak lebih tinggi daripada mereka yang memiliki ee kemampuan lebih
rendah. Itu adalah kita melakukan kebijakan yang sifatnya redistributif di mana kita mengalihkan dari orang yang punya kepada orang yang mungkin memiliki kemampuan yang di bawah orang yang memiliki ini gitu. Jadi redistribusi atau pemindahan dari satu pihak kepada pihak lain diatur dengan sebuah kebijakan. Kemudian yang ketiga dari kelompok ini adalah regulatif. Regulatif
adalah kita mengatur misalnya kita boleh memiliki SIM ketika umur kita 17 tahun. Ada regulasi-regulasi yang diterapkan melalui bentuk kebijakan untuk mengatur orang-orang ini apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. ee kita bisa mengatakan mau three inone, ganjil genap dan lain-lain itu sebenarnya termasuk di dalam kategori kebijakan yang sifatnya adalah regulatif. Kemudian yang masih baru yang jarang kita
dengarkan adalah yang sifatnya konstituen tadi. Apa ini kebijakan yang sifatnya adalah konstituen? Ee sebenarnya ee kebijakan yang sifatnya konstituen ini lebih kepada sebuah kebijakan yang mencoba memperbaharui sistem atau paradigma regulasi yang sifatnya mendasar di dalam sebuah pengaturan yang baru. Sebagai contoh
adalah kalau kita lihat kebijakan tentang parlemen trash di Indonesia yang mengalami perubahan ee [berdehem] sampai saat ini tiga kali. Kalau kita bisa lihat pertama kali parlementer threshold ini muncul tahun 2009 ketika kita mendapatkan angka 2.5% ee untuk kursi DPR tahun 2014 dirubah
menjadi 3.5%. Kemudian tahun 2017 yang diimplementasikan di tahun 2019 baru selesai adalah sekitar 4%. Jadi itu adalah kebijakan yang sifatnya adalah konstituen.
Kemudian ada kelompok jenis kebijakan lagi yang ketiga yang kita sebut adalah kebijakan material dan substantif. Apa bedanya kalau kita sori material dan simbolis?
Ee material ketika kita bicara ada materi atau barang yang diatur di dalam kebijakan ini. Jadi misalnya saya mengambil contoh yang sama tadi tentang beras miskin. ada beras miskin yang diatur di sini. Berarti kita bicara ada satu subjek atau materi yang yang harus diatur di dalam bentuk kebijakan.
Kemudian yang kedua adalah simbolis. simbolis adalah simbol-simbol atau apa ya kita kita sebut sebagai sebuah ee simbol atau peraturan-peraturan yang sifatnya adalah misalnya kita memberikan libur untuk lebaran, libur untuk hari Natal, waisak dan lain-lain.
ini kita kategorikan sebagai kebijakan yang mengatur tentang simbol-simbol tapi bukan yang sifatnya materi yang saya sebutkan ketika kita bicara mengenai beras miskin dan lain-lain tadi.
Kemudian yang terakhir adalah tipe kebijakan ketika kita bedakan mengenai barang publik dan barang privat. Barang publik adalah yang sebuah barang yang untuk konsumsinya bisa dilakukan secara bersama. Dan sebagai contoh di sini misalnya kalau barang publik adalah misalnya kebijakan tentang fasosfasum.
Nah, di sini tentang fasosfasum adalah sebenarnya secara publik ee masyarakat memiliki akses yang sama untuk memanfaatkan fasosfasum. Tapi untuk regulasinya dan lain-lain kalau kita mau mengaturnya bentuknya adalah kebijakan yang sifatnya barang publik dan barang privat. Sedangkan kalau yang barang privat contohnya adalah misalnya parkir, kepemilikan tanah, kemudian jalan tol,
itu termasuk kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai barang privat. Nah, pertanyaannya adalah kita ada pengelompokan mengenai jenis-jenis kebijakan tadi. Dalam satu kebijakan atau satu jenis kebijakan kemungkinan nah dia mengatur barang privat bentuknya regulatif kemudian mengatur tentang substantif atau ee mengatur tentang simbol dan lain-lain. Jadi ketika kita
mengenali sebuah kebijakan dari awal ketika kita mau membuat kebijakan kita harus tahu dulu sebenarnya yang mau diatur itu subjeknya apa, apakah materi atau substansi, apakah prosesnya, apakah sifatnya regulit, eh tujuannya adalah distribusi atau redistribusi. Jadi mengenali jenis-jenis atau tipe-tipe kebijakan ini sangat bermanfaat ketika kita mau
menyusun kebijakan disesuaikan dengan konteks permasalahan yang muncul dari publik. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam modul terdapat banyak materi yang mengupas beserta contoh-contohnya. Ee kawan-kawan bisa berdiskusi dan membaca dengan ee dengan baik modul-modul yang ada.
sehingga dapat menyelami. Sebenarnya kalau kita bicara lingkungan kebijakan, apa implikasinya terhadap jenis kebijakan yang akan kita ee pilih? Nah, itu saja. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Semoga sukses untuk pelatihan kali ini. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.